Reader Comments

Institusi Pemerintahan Dalam Negeri

by Asd fd (2020-12-09)

In response to hoa tươi hội an

Tujuan dari penggabungan STPDN ke IIP, selain memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas administrasi pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kepres No. 87 tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 892.22-421 tahun 2005 tentang penerapan merger dan operasi Institut Pemerintah Domestik, didampingi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 dari 2005 tentang Organisasi dan Prosedur Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 tahun 2005 tentang Statuta IPDN dan peraturan implementasi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Mergorial Pemerintah Domestik SMA ke Institut Sains Pemerintah dan namanya untuk IPDN, Menteri Peraturan Urusan Home Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Dari Institut Pemerintah Domestik dan Menteri Peraturan Nomor 39 tahun 2009 tentang Organisasi dan Prosedur Kerja Institut Pemerintah Domestik. IPDN adalah salah satu komponen dalam Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas-tugas mengorganisir pendidikan tinggi di Kepamongpraan. Sejalan dengan tugas dan fungsi menerapkan pendidikan tinggi Kepamongpraan dan dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra IPDN 2010-2014 disiapkan dengan mempertimbangkan pencapaian program Dan kegiatan yang dilakukan oleh agenda pembangunan dalam lima tahun terakhir (2005 ¬2009), serta kondisi internal dan dinamika eksternal ruang lingkup IPDN.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan 6 (enam) langkah-langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk membangun budaya organisasi baru untuk IPDN. Kebijakan Presiden memperoleh dukungan dari DPR-RI.

bimbel masuk ipdn - Untuk menerapkan kebijakan reformasi, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan serangkaian kebijakan, yaitu: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan IPDN; 2. Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri: 890.05-506 tahun 2007 tentang pembentukan tim implementasi pendidikan kader pemerintah;